Asisten II Sekdakab Aceh Besar H. M. Ali, S.Sos., M.Si, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual bersama tim Kemendagri RI, di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu, (4/6/2025). FOTO/MC ACEH BESAR
KOTA JANTHO (BAITURRAHMANFM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai program strategis nasional yang digagas oleh pemerintah pusat dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. M. Ali, S.Sos., M.Si, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu (4/6/2025).
Rapat yang digelar secara daring turut dihadiri Inspektur Aceh Besar Zia Ul Azmi SH MH, Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Trizna Darma ST, Sekretaris Bappeda Abdul Mukti, Kepala Bagian Hukum Rafzan Amin SH, MM, Kepala Bagian Ekonomi Darwan Asrizal SE, MT, Plt Sekretaris Dinas Pangan, Kabid Perencanaan PUPR serta perwakilan dari BPS Aceh, Kodim 0101/KBA, dan Polres Aceh Besar.
Dalam keterangannya, H. M. Ali menyambut baik langkah-langkah pemerintah pusat dalam menekan laju inflasi di berbagai daerah. Ia menyebut bahwa kondisi inflasi di Aceh Besar saat ini justru menunjukkan tren yang menggembirakan.
“Alhamdulillah, pada periode akhir Mei hingga awal Juni ini, Aceh Besar telah memasuki fase deflasi. Ini menunjukkan sinyal positif dan hasil dari kerja keras semua pihak dalam menjaga stabilitas harga di lapangan,” ujar H. M. Ali dengan optimis.
Menurutnya, deflasi yang terjadi merupakan buah dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran aktif Forkopimda dalam ikut menjaga distribusi barang dan keamanan pasokan bahan pokok di pasar-pasar tradisional.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula sejumlah program prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya termasuk pembangunan tiga juta rumah rakyat, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penghapusan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurut H. M. Ali, Pemkab Aceh Besar siap mendukung penuh langkah-langkah ini dengan menyesuaikan regulasi daerah.
“Kami melihat langkah pemerintah pusat ini sangat strategis dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kami sedang memproses regulasi yang diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat daerah. Dan kami sudah menyampaikannya kepada bupati dan wakil bupati terkait pembebasan BPHTB dan PBG, dan hasil dari pembahasan zoom meeting hari ini juga akan kami sampaikan kepada kepala daerah,” jelasnya.
Tak hanya di sektor perumahan, Aceh Besar juga menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program strategis lainnya, salah satunya adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa dan kecamatan. Program ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat dari akar rumput. Dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga bergerak cepat dalam melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah dilaksanakan di lebih dari sembilan ribu puskesmas secara nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Aceh Besar mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal. Program PKG adalah langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat. Kami akan terus memantau pelaksanaannya agar berjalan merata hingga ke pelosok desa,” ungkap H. M. Ali.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Aceh Besar juga aktif mengusulkan program unggulan nasional. Salah satunya adalah usulan pembangunan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda (SUGAR) yang disampaikan bersama 17 kabupaten lainnya. Namun sejauh ini, baru tiga kabupaten yang telah menjalani verifikasi lapangan, yakni Kabupaten Bengkulu Utara, Kampar, dan Tanjung Pinang. Meski demikian, Aceh Besar tetap optimistis akan mendapat kesempatan untuk menjadi lokasi pembangunan sekolah unggulan tersebut.
“Kami percaya pendidikan adalah pondasi utama pembangunan daerah. Sekolah SUGAR adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul. Walaupun tingkat SMA sudah menjadi ranah Provinsi Aceh, namun Kabupaten Aceh Besar siap menyediakan lahan dan infrastruktur pendukung apabila permohonan ini disetujui,” tutur H. M. Ali.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menjalin koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan seluruh stakeholder terkait, guna memastikan setiap program dapat diimplementasikan secara efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami di daerah bukan hanya menunggu arahan, tetapi juga akan aktif lagi dalam menjemput bola. Kami ingin Aceh Besar menjadi contoh daerah yang progresif dan adaptif terhadap perubahan, sesuai dengan visi bupati dan wakil bupati,” pungkasnya.
Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap dapat terus berkontribusi secara nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.(*)
*Sumber : acehbesarkab.go.id
