Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 150 peserta secara luring dan sekitar 60 peserta secara daring yang berasal dari unsur kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, think tanks, serta mahasiswa, mencerminkan tingginya perhatian lintas sektor terhadap isu integrasi Indonesia dan dunia Islam dalam kebijakan luar negeri.
Dokumen kebijakan ini merupakan hasil kerja sama BSKLN Kemlu RI dengan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII). Penyusunan dokumen berlangsung kurang dari satu tahun, sejak Maret hingga Desember 2025, dengan melibatkan kontribusi akademisi, para pakar, serta masukan lintas satuan kerja di lingkungan Kemlu RI, sejalan dengan arahan Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta mengenai pentingnya integrasi Indonesia dan dunia Islam sebagai proses strategis.
Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika BSKLN Kemlu RI, menyampaikan bahwa dokumen ini dirancang sebagai pedoman kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk memproyeksikan langkah bersama yang lebih terarah dan terkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Irawan Jati, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Sumber Daya UII sekaligus Ketua Tim Penyusun Dokumen Policy Output, menjelaskan bahwa integrasi Indonesia dengan dunia Islam diarahkan untuk memperkuat identitas dan sentralitas Indonesia sebagai negara muslim yang memiliki kapasitas memengaruhi arah perkembangan dunia Islam.
Mewakili tuan rumah, Dr. Arif Rahman, M.Pd.I., Dekan Fakultas Agama Islam UAD menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis bagi pengembangan institusi dan dapat menjadi fondasi awal potensi lahirnya Program Studi Hubungan Internasional (HI) di UAD. Diskusi diperkaya oleh tanggapan dari Prof. Dr. H. Ibnu Burdah (UIN Sunan Kalijaga), Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, Ph.D. (UHAMKA), dan Dr. Yoyo, M.A. (UAD) yang memberikan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan dan tantangan implementasi dokumen. Melalui kegiatan ini, dokumen kebijakan tersebut diposisikan sebagai rujukan kebijakan yang bersifat adaptif dan terbuka terhadap penyempurnaan seiring dinamika global dan peluang kerja sama yang terus berkembang.(*)
*Sumber : kemlu.go.id
